ABSTRAK

Skandal keuangan yang terjadi dalam Enron, Worldcom, Xerox yang melibatkan beberapa KAP yang termasuk dalam “the big five” mendapatkan respon dari Kongres Amerika Serikat, salah satunya dengan diterbitkannya undang-undang (Sarbanex-Oxley Act) yang diprakarsai oleh senator Paul Sarbanes (Maryland) dan wakil rakyat Michael Oxley (Ohio) yang telah ditandatangani oleh presiden George W. Bush. Dalam Sarbanex-Oxley Act diatur tentang Akuntansi, pengungkapan dan pembaharuan tatakelola, yang mensyaratkan adanya pengungkapan yang lebih banyak mengenai informasi keuangan, keterangan tentang hasil-hasil yang dicapai manajemen, kode etik bagi pejabat di bidang keuangan, pembatasan kompensasi ekskutif dan pembentukan komite audit yang independen. Dalam tatakelola yang baik, peranan IT Governance (tatakelola TI) merupakan hal yang sangat penting, dalam konteks organisasi bisnis yang berkembang, kebutuhan akan TI bukan merupakan barang yang langka, dalam konteks ini tatakelola yang baik membutuhkan IT Governance yang baik. COBIT (control objective for information and related technology) dapat digunakan sebagai tools yang digunakan untuk mengefektifkan implementasi Sarbanes-Oxley Act. COBIT terdiri dari 4 domain, yakni planning-organization (PO), acquisition-implementation (AI), Delivery-support (DS) dan Monitoring (M). COBIT & Sarbanex-Oxley merupakan tools yang telah banyak diterapkan dalam konteks dunia eropa dan negara lain diluar asia. Dalam konteks Asia, khususnya Indonesia banyak faktor yang perlu diperhatikan, khususnya faktor psikologis masyarakat yang ada, yakni faktor budaya. Faktor budaya merupakan hal yang signifikan perlu dipertimbangkan dalam merancang IT governance, dimana hal ini mempengaruhi keberhasilan dalam mengimplementasikan konsep IT Governance yang ada.

Saat ini di Indonesia paling sedikit ada 32 instansi yang mengeluarkan nomor identitas dan merekam data kependudukan. Masing-masing nomor berbeda, tergantung kepentingan instansi yang mengeluarkan. Sistem informasi yang dibangun oleh masing-masing instansi tidak terkait satu sama lainnya. Replikasi dan redundansi data dan informasi kependudukan tidak terhindarkan, sehingga terjadi inefisiensi penggunaan sumberdaya. Berbagai usaha telah dilakukan, antara lain memperkenalkan konsep Single Identity Number (SIN). SIN merupakan suatu nomor unik yang seyogianya diintegrasikan dalam satu kartu identitas seorang warga. SIN dan kartu identitas akan membentuk database kependudukan nasional yang dapat menjadi referensi satu-satunya untuk berbagai aplikasi pelayanan publik. Pengalaman berbagai negara lain dalam menerapkan SIN dan membangun database kependudukan nasional-nya, dijadikan sebagai referensi. Disimpulkan bahwa faktor-faktor teknis, ekonomis, dan organisatoris adalah beberapa diantaranya yang merupakan faktor penentu keberhasilan terbentuknya database kependudukan nasional. SIN yang digabung dengan identitas kependudukan merupakan pendekatan terbaik sebagai “kode pemersatu” yang dapat dijadikan referensi bagi berbagai sistem informasi yang dimiliki berbagai instansi pemerintah tanpa merubah bentuk dasar database instansi tersebut.